ANGGARAN DASAR

IKATAN KEBAKARAN INDONESIA

( I K I )

 

 MUKADIMAH

 

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa, bahwa ketenangan dan rasa aman adalah hak segenap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu ketenangan dan rasa aman tersebut harus diwujudkan secara bersungguh-sungguh dan terus-menerus.

Menyadari bahwa bencana kebakaran secara keseluruhan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidupsetiap warga Negara dan kelangsungan pembangunan nasional karena berdampak terhadap tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk itu maka usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan harus merupakan panggilan jiwa bagi segenap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memenuhi panggilan tersebut dengan dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki dan sangat asasi, kami sebagai institusi yang mengemban tugas dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan sepakat untuk menghimpun diri dan bersatu dalam satu wadah organisasi yang bernama IKATAN KEBAKARAN INDONESIA, yang disingkat IKI.

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, IKI mengembangkan pola pikir dan sikap positip anggotanya, mengikuti perkembangan Iptek dan berupaya secara inovatif untuk melakukan pengembangan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.

 

 

 ANGGARAN DASAR

IKATAN KEBAKARAN INDONESIA

 

 

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN

 

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Kebakaran Indonesia yang disingkat IKI

 

Pasal 2

IKI dibentuk pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2003 di Jakarta

 

Pasal 3

IKI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

 

 

BAB II

AZAS, SIFAT, TUJUAN, dan USAHA

 

Pasal 4

IKI berazaskan Pancasila.

 

Pasal 5

(1)          IKI adalah organisasi yang merupakan wadah persatuan Instansi Pemadam Kebakaran seluruh Indonesia dan Badan/Lembaga/ Organisasi/ Asosiasi yang menurut fungsinya bergerak atau berhubungan erat dengan bidang kebakaran dan penyelamatan;

(2)          IKI merupakan satu-satunya organisasi yang mewakili anggotanya di tingkat nasional dan atau internasional.

Pasal 6

Tujuan didirikannya IKI adalah untuk mewujudkan kerjasama antar anggota dan mitra kerja dalam rangka meningkakan pelayanan bidang kebakaran dan penyelamatan.

 

Pasal 7

Untuk mencapai tujuannya IKI menyelenggarakan dan membantu anggota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengembangan pengelolaan bidang kebakaran dan Penyelamatan.

 

 

BAB III

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE

 

Pasal 8

(1)          Lambang IKI bernama Satya Yudha Brama;

(2)          Bendera IKI ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dan disahkan oleh Musyarawah Besar IKI;

(3)          Mars dan Hymne ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dan disahkan oleh Mubes IKI;

(4)          Penjelasan tentang Lambang dan Bendera ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.

 

 

 

BAB IV

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK

 

Pasal 9

(1)          Anggota IKI terdiri dari :

a.       Anggota Biasa;

b.       Anggota Luar Biasa;

 

(2)          Pengertian mengenai keanggotaan, syarat-syarat untuk menjadi anggota dan berakhirnya keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

(1)          Hak anggota IKI Adalah :

a.       Hak Suara;

b.       Hak memilih dan dipilih;

c.       Hak memberi saran dan pertimbangan;

d.       Hak memperoleh pelayanan.

(2)          Kewajiban angggota IKI adalah memegang teguh Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan atau berkaitan dengan lingkup sifat, tujuan, dan kegiatan IKI;

(3)          Tata cara penggunaan kewajiban dan hak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB V

ORGANISASI

 

Pasal 11

 

(1)          Organisasi IKI terdiri atas:

a.       Dewan Pembina; dan

b.       Dewan Pengurus.

 

Pasal 12

(1)          Keanggotaan Dewan Pembina terdiri atas unsur : Pemerintah (Departemen terkait), cendikiawan, sesepuh, dan para purna bhakti Ketua IKI yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketetapan oleh pengurus harian

(2)          Susunan Dewan Pembina terdiri dari:

a.       Ketua;

b.       Wakil Ketua;

c.       Sekretaris;

d.       Anggota.

 

Pasal 13

(1)          Dewan Pengurus terdiri dari :

a.       Ketua Umum;

b.       Wakil Ketua Umum;

c.       Sekretaris Umum;

d.       Wakil Sekretaris Umum;

e.       Bendahara;

f.         Ketua – ketua Bidang.

(3)          Dewan Pengurus disahkan oleh Musyawarah Besar (MUBES)

 

Pasal 14

(1)          Wilayah Koordinasi dibentuk sesuai kebutuhan dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar (MUBES);

(2)          Kepengurusan Wilayah Koordinasi terdiri dari :

a.       Koordinator Wilayah (Korwil);

b.       Sekretaris; dan

c.       Beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.

 

 

 

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT

 

Pasal 15

(1)          Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dijalankan sepenuhnya dalam Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Luar Biasa;

(2)          Musyawarah Besar diadakan 3 (tiga) tahun sekali;

(3)          Musyawarah Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;

(4)          Musyawarah Besar atau  Musyawarah Luar Biasa dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

 

Pasal 16

Musyawarah Besar atau  Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang :

(1)          Mengubah/menyempurnakan AD/ART;

(2)          Menyusun/menyempurnakan program umum organisasi;

(3)          Menilai dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus Pusat;

(4)          Menetapkan Formatur.

 

Pasal 17

(1)          Jumlah anggota tim formatur sebanyak 9 (sembilan) orang yang di pilih dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa;

(2)          Anggota Formatur yang dipilih dan memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Formatur;

(3)          Formatur menyusun perangkat organisasi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuk.

 

Pasal 18

(1)          Rapat-rapat IKI terdiri dari :

a.       Rapat Kerja;

b.       Rapat Dewan Pembina;

c.       Rapat Dewan Pengurus;

d.       Rapat Koordinasi.

(2)          Rapat-rapat dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

 

 

 

BAB VII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

 

Pasal 19

Keuangan organisasi diperoleh dari :

(1)          Uang pangkal dan iuran anggota;

(2)          Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;

(3)          Sumber-sumber lainnya yang sah;

(4)          Kekayaan organisasi adalah seluruh asset organisasi.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Pasal 20

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa, atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa, yang hadir.

 

 

 

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 21

(1)          Organisasi ini dapat dibubarkan atas permintaan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa;

(2)          Apabila organisasi ini dinyatakan bubar, maka segala kekayaan dilimpahkan kepada badan-badan amal/sosial kemasyarakatan.

 

 

 

BAB X

P E N U T U P

 

Pasal 22

(1)          Anggaran Dasar  ini dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Musyawarah Besar;

(2)          Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan Surat Keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

 

 

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

(1)          Anggota Biasa adalah Instansi Pemadam Kebakaran atau Unit Pengelola kebakaran Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Unit pengelolaan Kebakaran Pemerintah Propinsi;

(2)          Anggota Luar Biasa adalah Badan Usaha Milik Negara dan swasta serta Asosiasi yang terkait di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

(3)          Anggota Kehormatan adalah perorangan yang karena jabatan/profesi/usaha kegiatannya bergerak dibidang yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

 

Pasal 2

Keanggotaan berakhir apabila :

(1)          Meninggal dunia bagi anggota kehormatan perorangan;

(2)          Organinisasi dinas, badan usaha, instansi-instansi tersebut dinyatakan bubar menurut ketentuan yang berlaku;

(3)          Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;

(4)          Diberhentikan oleh pengurus atas persetujuan Musayarawah Besar atau Musyawarah Luar Biasa karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

 

Pasal 3

Kewajiban anggota adalah :

(1)          Menjunjung tinggi kehormatan organisasi dalam kedudukannya sebagai anggota IKI;

(2)          Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus organisasi;

(3)          Membayar uang pangkal dan uang iuran anggota;

(4)          Menjaga keutuhan organisasi serta memiliki rasa kebersamaan;

(5)          Membantu pengurus melaksanakan program kerja organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

 

Pasal 4

Hak Anggota adalah :

a.      Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran kritik yang sifatnya membangun baik secara lisan ataupun tertulis;

b.      Memilih dan dipilih serta menduduki jabatan dalam kepengurusan pada semua tingkatan jenjang organisasi bagi anggota biasa;

c.      Memiliki kartu anggota yang bentuknya akan diatur oleh pengurus.

 

 

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

 

Pasal 5

Dewan Pembina :

Memberikan saran pertimbangan kepada pengurus diminta atau tidak dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 6

Dewan Pengurus :

a.      Menjalankan kegiatan organisasi baik kedalam maupun keluar;

b.      Memberikan laporan pertanggung jawaban dalam Musyawarah Besar;

c.      Memperhatikan saran pertimbangan dari Dewan Pembina;

d.      Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencapaian tujuan organisasi;

e.      Mengelola keuangan dan kekayaan organisasi;

f.        Menetapkan segala ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 7

Koordinator Wilayah:

(1)          Mengatur tugas-tugas Dewan Pengurus dalam menjalankan organisasi di wilayah koordinasi masing-masing;

(2)          Bertanggung jawab pada Dewan Pengurus.

 

 

BAB IV

KEORGANISASIAN

 

Pasal 8

(1)          Bidang-bidang pada kepengurusan untuk sementara waktu terdiri dari :

a.       *Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ;

b.       Bidang Litbang & Iptek;

c.       Bidang Legislasi & Standarisasi;

d.       Bidang Kerjasama antar Lembaga dan Kota dan Luar Negeri;

e.       Ortala dan Hubungan Masyarakat;

(2)          Setiap bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dibantu seorang sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan;

(3)          Dalam menjalankan tugasnya, ketua bidang bertanggung jawab kepada ketua umum.

 

Pasal 9

(1)          Pembagian Wilayah Koordinasi adalah:

a.       Wilayah Koordinasi I, meliputi  : Propinsi Jawa Barat, Jabodetabek, Propinsi Banten & Propinsi Lampung;

b.       Wilayah Koordiasi II, meliputi    : Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara;

c.       Wilayah Koordinasi III, meliputi            : Sumatra minus Lampung;

d.       Wilayah Koordinasi IV, meliputi            : Seluruh Kalimantan;

e.       Wilayah Koordinasi V, meliputi: Seluruh Sulawesi;

f.         Wilayah Koordinasi VI, meliputi            : Seluruh Maluku dan Papua.

(2)          Setiap Wilayah Koordinasi dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah (Korwil) dibantu oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

(3)          Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

Pasal 10

Pengisian lowongan kepengurusan antar waktu baik karena berhalangan tetap ataupun karena mengundurkan diri dan atau dikarenakan alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus melalui Rapat Kerja.

 

 

BAB V

MUSYAWARAH dan RAPAT

 

Pasal 11

Rapat Kerja:

(1)          Rapat Kerja dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

(2)          Rapat kerja diadakan untuk :

a.       Menetapkan program kerja organisasi;

b.       Meng-evaluasi pelaksanaan program kerja;

c.       Membahas permasalahan organisasi lainnya.

(3)          Rapat kerja diadakan oleh Dewan Pengurus dan dihadiri oleh :

a.       Anggota Dewan Pembina;

b.       Anggota Dewan Pengurus;

c.       Anggota Koordinator Wilayah.

Pasal 12

Rapat Dewan Pembina :

(1)          Rapat Dewan Pembina diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;

(2)          Rapat Dewan Pembina diadakan oleh dewan pembina dan dihadiri oleh :

a.       Anggota Dewan Pembina;

b.       Anggota Dewan Pengurus.

 

Pasal 13

Rapat Dewan Pengurus diselenggarakan sewaktu-waktu dan dihadiri oleh Dewan Pengurus.

 

Pasal 14

(1)          Rapat Koordinasi Bidang dan atau Wilayah Koordinasi diselenggarakan oleh Ketua Bidang dan atau Koordinator Wilayah;

(2)          Rapat Koordinasi Bidang dan atau Wilayah Koordinasi diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

 

 

BAB VI

KEUANGAN dan TATA CARA PENGURUSANNYA

 

Pasal 15

(1)          Ketentuan mengenai iuran bulanan, subsidi, sumbangan, dan tata cara pengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus;

(2)          Iuran bulanan dan pendapatan lain yang sah digunakan untuk membiayai semua kegiatan organisasi;

(3)          Setiap pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Kerja.

 

Pasal 16

(1)          Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Rapat Kerja;

(2)          Dewan Pengurus membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada seluruh anggota melalui Koordinator Wilayah.

BAB VII

P E N U T U P

 

Pasal 17

(1)          Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Musyarawarah Besar;

(2)          Hal-hal yang belum diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga ini di tetapkan oleh Dewan Pengurus dengan Surat Keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga.

 

BAB VII                                                                                                             SEKRETARIAT

Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas harian Ketua Umum membentuk Sekretariat IKI.

BAB VIII                                                                                                                     PENUTUP

Pasal 19

Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini telah disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar Ikatan Kebakaran Indonesia, tanggal 15 Nopember 2003, di Hotel Sheraton Media Jakarta.

Masing-masing yang menandatangani:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Drs. Johnny Pangaribuan, MM

Drs. Tumpal Sirait

Drs. H. Sardiyo Sardi

Arifudin Yassak, Sm HK

Drs. Eddy Ismojo

H. A. Rusli A. N

Nana Sukmana

Izaak Abessy, S.Sos

(                   )

 

(                   )

 

(                   )

 

(                   )

 

 

(                   )

 

(                   )

 

(                   )

 

(                   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create Account



Log In Your Account