Simulasi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran di bangunan lembaga pendidikan

Data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan jumlah bangunan tinggi dengan klasifikasi lebih dari delapan lantai berjumlah hampir 900 gedung. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20 persen bangunan tinggi yang sudah memenuhi Sistem Keselamatan Kebakaran (SKK). Sangat riskan, bila bangunan gedung tersebut terjadi kebakaran. Tahapan apa saja yang harus dilakukan pengelola gedung agar bangunannya itu memenuhi standar keselamatan kebakaran?

Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pencegahan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Deny Andrias, mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh pengelola gedung agar bangunannya itu dinyatakan telah memenuhi standar sistem keselamatan kebakaran. Berikut lebih jelas petikan wawancaranya:

 Apa saja kriteria sebuah bangunan tinggi dikatakan sudah memenuhi sistem keselamatan kebakaran?

Saya ingin menjelaskan terlebih dulu tentang  klasifikasi keselamatan kebakaran pada bangunan tinggi. Pertama, tentang Sistem Proteksi Kebakaran. Kedua, Sistem Keselamatan Kebakaran. Ketiga, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). Kalau Sistem Proteksi Kebakaran, globalnya itu disebut Building Safety Code. Untuk Sistem Keselamatan Kebakaran, dinamakan Fire Safety Code. Memang beda-beda tipis. Maksudnya, ojeknya sama, yaitu proteksi aktif dan pasif. Yang membedakan adalah sasarannya, yaitu terkait keselamatan aset gedung dari risiko kebakaran agar tidak ada korban jiwa bagi mereka yang melakukan mobilisasi di gedung.

Tupoksi yang dilakukan Seksi Inspeksi Bidang Pencegahan DPKP DKI Jakarta terkait langkah persuasif agar bangunan tinggi menerapkan Sistem Keselamatan Kebakaran?

Ada lima kategori yang kita awasi, yaitu proteksi aktif, proteksi pasif, sarana penyelamatan jiwa, akses penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG). Target goal-nya, jangan sampai ada korban jiwa ketika terjadi kebakaran. Itulah yang menjadi tanggung jawab DPKP DKI Jakarta.  Menjamin keselamatan jiwa warga DKI Jakarta atau warga yang memobilisasi di DKI dari risiko kebakaran ketika mereka beraktivitas di bangunan gedung.

Sementara terkait Sistem Proteksi Kebakaran, targetnya jangan sampai terjadi kebakaran di bangunan gedung. Hal ini menjadi tanggung jawab pengelola gedung. Jika kita baca NFPA 101 tentang Fire Safety Code, disebutkan tentang pencegahan terjadinya korban jiwa.  Kebakaran bisa kapan saja terjadi, tapi jangan sampai terjadi korban jiwa.

Karena itu, sebuah bangunan gedung harus memiliki fasilitas proteksi keselamatan kebakaran, seperti akses pemadam kebakaran, sistem hidran, sprinkler, alarm, fire proteksi khusus untuk penanggulangan kebakaran pada objek berbahan kimia, gudang arsip, atau di laboratorium.

Nah, tugas DPKP DKI Jakarta mengontrol terhadap keselamatan kebakaran. Khusus untuk bidang Pencegahan, fokus pada bangunan gedung yang target goal akhirnya adalah keselamatan jiwa serta menyelamatkan aset gedung. Karena, ketika gedung itu beroperasi dengan baik, artinya terbebas dari bahaya kebakaran, maka dapat mempengaruhi ekonomi DKI Jakarta. Misalnya dari penerimaan pajak dari beroperasinya bangunan gedung. Jika terjadi kebakaran, aktivitas bangunan itu berhenti beroperasi, rugi juga dampaknya.

Bangunan gedung di Jakarta (ilustrasi)

Kontrol yang dilakukan kepada bangunan gedung?

Kita mengontrol dari gedung itu belum dibangun atau baru direncanakan, sampai bangunan itu beroperasi. Saat baru direncanakan, kita terlibat dalam Sidang PPIB (Pusat Promosi dan Informasi Bisnis), yang produk akhirnya pemberian IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Seharusnya gedung yang ingin dibangun baru bisa mendapatkan IMB setelah ada persetujuan dari Dinas Pemadam terkait Perencanaan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung. Setelah mendapatkan IMB, kontrol kita selanjutnya adalah pada saat kontruksi. Kita harus mengawasi dan mengarahkan pembangunan instalasi proteksi kebakaran sesuai dengan yang ditentukan. Pembangunan kontruksi ini diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008.  

Setelah masa kontruksi, kontrol kita cukup luas. Kita juga mengontrol instalatur atau kontraktor yang melakukan pengerjaan instalasi proteksi kebakaran di bangunan gedung. Berdasarkan amanat Perda Nomor 8 Tahun 2008 kita harus melakukan kontrol dengan mengeluarkan rekomendasi yang layak kepada  instalatur. Jadi, di situ ada kontrol kita terhadap pelakunya, terhadap hasil pekerjaannya, termasuk menyangkut instalasi. Barang-barang yang digunakan untuk instalasi juga kita kontrol di laboratorium. Apakah barangnya itu sudah layak sesuai standar yang ditentukan.

Jika sampai tahap itu Sistem Proteksi Kebakarannya sudah baik, berarti tugas instalator atau kontraktor selesai. Selanjutnya, kita melakukan kontrol pemilik gedung atau pengelola gedung berdasarkan hasil hasil pekerjaan dari kontraktor. Setelah kita berikan rekomendasi hasil pekerjaan kontraktor, tahap selanjutnya yang dibutuhkan oleh pengelola gedung adalah pemberian Izin Instalasi Proteksi Kebakaran di Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jadi, rekomendasi yang kita keluarkan dari tahap awal tadi, sebagai salah satu pertimbangan apakah dikeluarkan izin tersebut.

Setelah gedung mendapatkan izin, dan gedung ingin beroperasi, tetap kita kontrol. Tujuannya, agar pengelola gedung menjamin Sistem Proteksi Kebakaran Gedungnya bisa berjalan secara baik selama 24 jam. Kalau belum yakin, kita tidak boleh menyetujui diterbitkannya Sertifikat Layak Fungsi yang dikeluarkan di PTSP. Pada tahap ini, kita memerika lima ketentuan tersebut, yaitu proteksi aktif, proteksi pasif, keselamatan jiwa, akses penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dan perencanaan MKKG.

Dalam jangka berapa lama pengelola gedung memberikan laporan pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran Gedung?

Perda Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan laporan itu disampaikan setahun sekali. Jadi, masa berlaku SLF itu satu tahun. Setiap satu tahun harus di-update, harus diperpanjang.

Terlepas masa perpanjangan itu, kadang bisa saja terjadi terjadi eror dari Sistem Proteksi Kebakaran Gedung. Bisa saja belum lama gedung ini dibangun, terjadi kebakaran. Sementara Dinas Pemadam tidak mungkin mengotrol setiap hari. Maka, diamanatkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2018, harus memiliki Pengkaji Teknis Sistem Proteksi Kebakaran.

Tenaga Pengkaji Teknis ini dari mana?

Dari profesional, dari pihak swasta. Namun, keberadaannya hingga saat ini sangat minim. Boleh dibilang belum ada yang difungsikan sebagai Pengkaji Teknis.

Apaka karena syarat menjadi Pengkaji Teknis terbilang sulit?

Bukan dari syarat, tapi kualifikasi untuk menjadi tenaga Pengkaji Teknis memang sangat berat. Mereka harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh PU. Yang sudah ada sekarang adalah tenaga Fire Safety Manager. Kita memahaminya orang dalam gedung yang bertanggung jawab mengawasi, mengontrol, sistem keselamatan kebakaran berfungsi baik selama 24 jam.

Saya, permasalahan ini menjadi PR berat yang harus kita benahi. Kita sadar betul, sistem ini harus benar-benar diawasi selama 24 jam. Maka, sangat penting dilakukan pengontrolan dari pihak internal gedung itu sendiri. Butuh kesadaran dan kepatuhan dari mereka,  untuk kepentingan mereka juga. Namun, kesadarannya masih kurang, karena safety masih dianggap beban biaya. Belum dipandang sebagai pelindung investasi.  

Tenant punya hak menuntut kepada pengelola gedung jika mengetahui bangunan itu lalai dalam hal Sistem Keselamatan Kebakaran Gedung?        

Harusnya tenant bisa menuntut pengelola gedung terhadap kepastian keselamatan mereka, dan keselamatan investasi mereka. Karena itu, menjadi tugas Pemerintah DKI untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada pengelola gedung serta tenant. Jika gedung itu tidak memiliki SLF, tenant berhak tahu. Sebagai pertimbangan mereka untuk menganalisa bila ingin menyewa gedung tersebut.

Ketentuan tidak diperpanjang pemberian SLF?

Kalau sistem kontrol dan regulasi kita sebenarnya sudah bagus. Semuanya saling terkait, saling mendukung. Tinggal dipelaksanaannya dari penegakan peraturan ini. Di sisi lain, jumlah tenaga di Bidang Pencegahan masih minim, khususnya di Seksi Inspeksi. Kami hanya didukung  tiga staf, dua inspekur, dan satu kepala seksi. Kami harus mengontrol  900-an bangunan tinggi di DKI Jakarta, bisa dibayangkan sendiri pembagian tugas pengontrolannya seperti apa. 

 

 

RENCANA INDUK KEBAKARAN

Mengimbangi kekuatan musuh yaitu api kebakaran untuk kemudian memenangi pertempurannya, secara teknis dewasa ini sudah tidak menjadi  sebuah persoalan yang sulit lagi, dalam arti teknologi atau lebih spesifik lagi yaitu pengetahuan tentang proteksi kebakaran (Fire Protection/Fire Engineering) telah menyediakan jawaban tentang bagaimana dan apa yang harus diperbuat untuk mengimbangi dan memenangkan  pertempuran melawan api kebakaran.
Manusia, faktor utama risiko.Yang menjadi masalah atau menjadi salah satu faktor risiko kebakaran (fire risk) utama adalah justru manusia itu sendiri (bencana kebakaran hampir seluruhnya disebabkan oleh ulah manusia/’man made disaster’). Bencana kebakaran, masih banyak yang memandangnya bukan sebagai risiko yang dapat diminimasi, melainkan sebagai musibah. Juga masih kuat anggapan bahwa biaya untuk proteksi terhadap bahaya kebakaran bukan biaya yang tergolong sebagai biaya investasi yang dapat dikembalikan dalam waktu relative cepat, atau sikap menggampangkan bahwa soal bencana kebakaran adalah soal nanti.
Luput dari perhatian publik Turunan dari pandangan dan anggapan tersebut di atas  adalah pada pengaruh atau dampak negatifnya  dalam bentuk  tidak bertumbuhnya   bidang proteksi dan mitigasi   kebakaran  diberbagai segi . Hal tersebut berkonsekuensi kepada   semakin longgarnya penerimaan terhadap resiko kebakaran, yang  berlangsung  tanpa mendapat perhatian dari publik. Segi-segi yang luput dari perhatian publik tersebut antara lain; Penelitian - langkanya penelitian kebakaran dilakukan di Indonesia, sementara penelitian kebakaran yang dilakukan pihak kepolisian dengan laboratorium forensiknya hanya berkepentingan pada aspek pemidanaan/asuransi saja tanpa penyebarluasan hasil penelitian seperti laiknya sebuah penelitian ilmiah, Pendidikan dan Pelatihan - langkanya training center pencegegahan dan penanggulangan kebakaran, belum adanya sekolah kebakaran atau jurusan pengetahuan proteksi kebakaran pada perguruan tinggi, Pendataan - belum adanya lembaga yang khusus menangani statistik kebakaran nasional, Kualitas SDM - belum adanya standar kompetensi bagi mereka yang beraktivitas di bidang proteksi kebakaran, Cost effective- penggunaan anggaran  lebih berat untuk memenuhi strategi reaktif pemadaman kebakaran sedangkan  kegiatan pencegahan yang agresif melalui edukasi publik, inspeksi bangunan dan penegakan hukum  belum dipandang sebagai kegiatan strategis yang perlu  didukung oleh anggaran yang memadai, dan lain- lain.
Keterlibatan pemangku kepentingan/stakeholders Dalam konteks proteksi dan mitigasi kebakaran kota, faktor manusia, khususnya pengambil kebijakan,  instansi perangkat pelaksana kota terkait , penduduk dan pengelola bangunan, secara negative adalah juga  merupakan  sebuah faktor risiko yang berhubungan erat dengan   kerentanan kota dari bahaya kebakaran. Dapat disimpulkan bahwa kerentanan kebakaran kota  akan meningkat apabila kota dan pemangku kepentingannya ‘tidak berbuat banyak’ untuk hal proteksi dan mitigasi kebakaran.


Perencanaan.  Jika ruang kota ingin dijadikan ruang yang menyejahterakan penduduknya, maka kota dan pemangku kepentingannya tanpa kecuali harus  mengupayakan proteksi dan mitigasi atau system ketahanan  terhadap risiko bencana kota yang sewaktu-waktu dapat terjadi secara konsisten dan berjangka panjang. Jika bencana tersebut adalah bencana kebakaran, maka  rencana  untuk menumbuhkan  proteksi dan mitigasinya adalah sebuah keniscayaan. .
Gambaran kerentanan terhadap kebakaran berikut proteksi dan  mitigasinya ke depan diperoleh dengan   membuat prediksi atau prakiraan tentang permasalahan kebakaran kelak berdasarkan penyelidikan yang cermat atas permasalahan kebakaran kemarin (masa lalu) dan hari ini (sekarang). Kajian masa lalu dikenal dengan ‘analisis data’ yang sangat tergantung pada ketersediaan data yang baik. ‘Evaluasi’ adalah melihat kondisi yang tengah berlangsung (sekarang) yang mensyaratkan kemampuan menguji situasi secara objektif. Proses memprakirakan kondisi yang akan datang dan mempersiapkan pengimplementasiannya mensyaratkan adanya sebuah proses perencanaan yang harus selalu diikuti/dimonitor. Hasil akhir dari proses perencanaan ini berupa sebuah ‘Rencana’ (Plan) dan ‘pengimplementasiannya’ yang akan menjadi tantangan bagi kota untuk dapat memenuhinya.
Mengingat implementasi ‘rencana’, maka dalam prosesnya perlu ditetapkan loop umpan balik (feedingback loop),  agar dapat ditaksirnya keberlanjutan rencana dalam artian seberapa besar rencana telah berkontribusi kepada suksesnya pencapaian tujuan. Selain itu  loop umpan balik  merupakan cara untuk  menyediakan   data hasil kajian yang akan dikembalikan pada ‘rencana’ sehingga keberlanjutannya dapat terjaga meski terdapat hal yang perlu dirancang ulang (redesign).
Instansi perangkat kota yang menangani proteksi dan mitigasi kebakaran, perlu mengembangkan beberapa rencana yang berkaitan dengan pencegahan dan pemadaman kebakaran. Rencana tersebut harus spesifik, diarahkan oleh tujuan yang dinyatakan dengan jelas, dilaksanakan dalam waktu singkat (satu s/d lima tahun),  sepenuhnya direncanakan oleh pihak internal. Contohnya antara lain, rencana program pelatihan, rencana penggantian apparatus, rencana revisi tanggap pertama dll. Perencanaan instansi kebakaran tersebut harus mempertimbangkan perencanaan instansi lain misalnya perencanaan tata-ruang, perencanaan oleh perusahaan air, penegakkan peraturan bangunan dsb.nya.
Perencanaan Induk  Sebuah tipe perencanaan proteksi dan mitigasi kebakaran, dikenal dengan sebutan ‘Perencanaan Comprehensive’ atau ‘Perencanaan Induk’, ditujukan untuk keseluruhan masalah proteksi kebakaran komunitas, baik pencegahan maupun pemadaman kebakaran, secara jelas melibatkan instansi dan organisasi dari banyak komunitas, mungkin dari tingkat kecamatan, kota, kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat.
Perencanaan komprehensif adalah sebuah kebutuhan dari komunitas-komunitas untuk mengintegrasikan semua komunitas dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran sekaligus meningkatkan efisiensi dan ke-efektifan biaya atas kegiatan tersebut. Meningkatnya proteksi komunitas terhadap kebakaran adalah tujuan dari perencanaan ini.Derajat keberhasilannya harus diukur dari penjumlahan total  biaya kebakaran (total cost of fire), tidak dari hanya sebuah sub-sistem.
Perencanaan komprehensif mempunyai tujuan (goals) yang jelas dinyatakan dan disertai dengan cara-cara yang disepakati dalam pengukuran  pencapaiannya. Setiap tujuan terdiri dari beberapa sasaran(objectives). Sebuah taktik kemudian dirancang untuk pencapaian sasaran. Semua sasaran menuju kepada penyelesaian strategi secara keseluruhan. Jika sasaran dan taktik direncanakan dalam garis waktu, maka keseluruhan waktu yang diperlukan bagi sebuah rencana komprehensif akan diketahui, dan jangka waktu pencapaian sasaran  tampak jelas.
Proteksi kebakaran, hampir seluruhnya merupakan ‘a local responsibility’. Setiap komunitas masing-masing mempunyai kondisi uniknya sendiri, oleh karena itu sebuah system proteksi kebakaran yang berhasil di sebuah komunitas , jangan  dipandang akan berhasil juga pada komunitas lainnya. Untuk mencukupinya, system proteksi kebakaran harus menjawab setiap kondisi local/setempat , terutama pada perubahan kondisi. Perencanaan adalah kunci, tanpa perencanaan berbasis local, system proteksi kebakaran akan tidak cocok bagi kebutuhan local dan tidak dapat diadaptasikan kepada kebutuhan komunitas yang berubah. Perubahan peta zoning, akan mengubah kebutuhan proteksi kebakaran. Sebuah area pemukiman padat yang diubah menjadi bangunan gedung tinggi apartment, akan mengubah kebutuhan proteksi kebakaran pada area tersebut.
Menurut U.S.Fire Administration (lih; Fire Protection Handbook, edisi 18, NFPA) :   
 â€œPerencanaan induk adalah sebuah proses partisipatif yang menghasilkan penetapan sebuah system pencegahan dan pengendalian  kebakaran  yang berorientasi pada tujuan, berjangka panjang, komprehensif, menyajikan ‘known cost/loss performance’, menyesuaikannya dengan perubahan kebutuhan komunitas secara menerus”. (kursif dari penulis).
“Perencanaan induk harus mempertimbangkan semua unsur komunitas …yang berkaitan dengan unsur-unsur system pencegahan dan pengendalian kebakaran”.
“Perencanaan induk melibatkan semua pihak yang berkepentingan pada pengembangan sebuah uraian jelas tentang hubungan cost/loss….”
“Perencanaan induk membolehkan anda ….menganalisis pencegahan dan pengendalian kebakaran secara sistemattik melalui prosedur akal-sehat (common sense procedure)…..”
“Perencanaan induk mempunyai tiga tahapan: pra-perencanaan , perencanaan, dan implementasi. Tahap pra-perencanaan mendapatkan komitmen-komitmen yang diperlukan, komite-komite, estimasi dan jadual, dan persetujuan untuk lanjut (go-ahead approvals). Tahap perencanaan mengumpulkan dan menganalisis data, membuat tujuan dan sasaran, menentukan sebuah tingkat layanan proteksi kebakaran yang dapat diterima, mengidentifikasikan alternatif-alternatif, dan membangun rencana (plan). Tahap implementasi tidak pernah berakhir, karena rencana terus berjalan (ongoing) dan selalu direvisi dan dimutakhirkan. (Ekie Keristiawan)

 

 

Pemadam Kebakaran Dibentuk Pada Zaman Romawi

Pada hakekatnya manusia sangat membutuhkan api dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan terhadap api itu tak bisa dihindari, karena manusia memerlukan penerangan ketika datang kegelapan malam. Begitu juga api diperlukan manusia sebagai alat untuk menghangatkan badan dari cuaca dingin, dan alat perlindungan dari binatang buas. Dan tentunya manusia menghadapi masalah sebelum mampu menciptakan api. Seolah-olah unsur panas yang dilihat dan dirasakan manusia pada waktu itu sebagai akibat  letusan gunung berapi atau sambaran petir. Keadaan ini mendorong manusia untuk berpikir agar dapat mengontrol api, sehingga api dapat bermanfaat bagi kehidupannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan api di masa itu memberi pengaruh dalam mengakhiri masa nomaden. Hal ini juga berdampak terhadap perkembangan sosial dan politik seiring dengan perkembangnya pemukiman penduduk yang menetap. Akan tetapi, api yang sudah diketahui dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetap dipandang sebagai elemen suci dan hebat. Banyak mitologi yang menganalogikan api menjadi sifat atau karakter manusia.
Ketika manusia merasakan pengalaman bahwa api juga bersifat sangat merusak, sejak itu manusia terdorong untuk mengetahui cara mengontrol keganasan api. Ini terjadi kira-kira 300 tahun sebelum masehi (SM) di Roma. Ketika itu petugas pemadam kebakaran dan penjaga malam dibentuk  dan ditugaskan kepada sekelompok orang yang diberi nama Familia Publica dan operasional dari kelompok ini diawasi oleh komite negara.

Dalam buku yang berjudul Principles of Protection karya Arthur Cote, P.E dan Percy Bugbee dijelaskan, di zaman pemerintahan kaisar Agustus (Gaius Julius Caesar Octavianus) pada 27 SM sampai 12 Masehi, Roma mengembangkan “departemen kebakaran” untuk tipe penghunian. Dan departemen ini mengorganisir para budak dan warga negara  dalam wadah yang bernama Satuan Jaga (pelayanan penjagaan). Selanjutnya, dikeluarkan dekrit yang menyatakan seluruh rakyat wajib menjaga dan mengontrol api.

Adapun satuan jaga  tersebut merupakan organisasi (pemadam kebakaran) yang pertama. Dibentuknya satuan ini bertujuan untuk melindungi manusia terhadap bahaya kebakaran. Tugas utama mereka adalah melakukan patroli dan pengawasan pada malam hari (dilakukan oleh Nocturnes). Dalam perkembangan selanjutnya, setiap anggota pasukan  mempunyai tugas khusus bila terjadi kebakaran. Contohnya, beberapa anggota (aquarii) membawa air dalam ember ke lokasi kebakaran. Kemudian, dibangun pipa air (aquaducts) untuk membawa air ke seluruh kota, dan pompa tangan dikembangkan guna membantu penyemprotan air ke api. Siponarii adalah sebutan bagi pengawas pompa, dan komandan pemadam kebakaran dinamakan Praefectus Vigilum yang memikul seluruh tanggung jawab Satuan Siaga.


Sedangkan hukum Romawi mengutus Quarstionarius (sekarang sama dengan Polisi Kebakaran), yang bertugas  mengklarifikasi sebab-sebab terjadinya kebakaran. Pemerintah Kerajaan Romawi pada masa itu mulai menentukan kebijakan me-ngenai penggunaan selang kulit bagi kepentingan pemadaman kebakaran. Petugasnya juga membawa bantal besar ke lokasi kebakaran, sehingga orang yang terjebak di gedung tinggi dapat meloncat dan mendarat di atas bantal tersebut.
Marco Polo mencatat tentang tata negara belahan timur pada abad 13, yakni pasukan rakyat dari “pasu-kan pengawas” dan “pasukan kebakaran” yang mempunyai tugas pencegahan kebakaran telah terbentuk di Hangchow. Mereka dalam melaksanakan tugasnya dapat mengerahkan satu sampai dua ribu orang untuk memadamkan api. Ribuan pasukan itu dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 10 orang, 5 orang berjaga pada siang, dan selebihnya berjaga pada malam hari.

Peraturan Tentang Proteksi Kebakaran
Ketika kerjaan Romawi jatuh, sangat sedikit dan hampir tidak ada usaha untuk membentuk organisasi yang melindungi dan mengontrol kebakaran. Hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ketika itu hanya ada peraturan tentang proteksi kebakaran yang bernama “Curfew”  (bahasa Perancis: mengatasi kebakaran) yang mengharuskan rakyat memadamkan api pada jam tertentu di malam hari. Selain Curfew, peraturan hampir serupa dibuat di Oxford Inggris pada tahun 872.

Pada tahun 1189, Wali Kota pertama Inggris membuat peraturan yang mengharuskan bangunan baru berdinding dan atap batu atau ubin. Sedangkan penggunaan atap rumah dari ilalang yang sudah cukup tua usianya dilarang. Kemudian, pada tahun 1566, di Manchester dibuat peraturan tentang penyimpanan tentang penyimpanan bahan bakar yang aman untuk oven roti. Dan peraturan ini merupakan Undang-undang per-tama yang dibuat dalam rangka pencegahan kebakaran, yang tidak berhubungan langsung dengan struktur bangunan. Adapun Undang-undang negara yang pertama kali dibuat adalah Undang-undang Parlemen Inggris (1583), yang menyangkut ketentuan larangan pembuatan lilin dengan cara mencairkan lemak di dalam bangunan perumahan. Pada tahun 1647, pembuatan cerobong asap yang terbuat  dari kayu dilarang.

Pada tahun 1666 di London ter-jadi kebakaran. Atas peristiwa ini dibentuk peraturan tentang bangunan yang komplit. Namun sampai tahun 1774 belum juga terbentuk komisi yang bertugas menegakkan peratu-ran. Bisa dibayangkan, betapa “mandul” nya peraturan maupun Undang-undang tentang pencegahan  kebakaran yang telah dibuat selama kurun waktu lebih satu abad ketika itu. Sampai tahun 1824 komisi yang dimaksud di atas belum juga terbentuk. Pada tahun itu di Edinburgh, Skotlandia, dibentuk pasukan keba-karan. Tugas pasukan ini  mengembangkan peraturan mengenai proteksi kebakaran, dan standar operasi yang lebih maju. Yang ditunjuk sebagai komandan pasukan kebakaran di Edinburgh adalah peneliti yang bernama James Braidwood. Ia penulis buku pegangan (handbook) ten-tang operasi Departemen Kebakaran. Buku pegangan karyanya itu lebih maju dibanding teori sebelumnya yang dibuat oleh James pada 1830. Buku ini berisikan 396 standar dan gambaran tentang pelayanan terbaik yang harus dilakukan Departemen Kebakaran.

Pengawas Kebakaran
Pengawas kebakaran malam hari dibentuk di kota besar Amerika pada zaman kolonial. Pada tahun 1654 di Boston, seorang “bellman” ditugaskan bekerja dari pukul 10 malam hing-ga pukul 5 pagi. Tiga tahun kemudian, terjadi pembaharuan di New York. Sipir kebakaran dibantu delapan orang sukarelawan, pengawas kebakaran bertugas malam hari. Sukarelawan ini disebut  sebagai “pe-ngawas berderak”, karena setiap jaga mereka selalu membunyikan alarm yang bunyinya berderak-derak. Pengawas kebakaran malam, merupakan lembaga masyarakat sebelum terbentuknya kesatuan polisi warga yang dibentuk di New York pada tahun 1687. Lembaga ini pertama kali dibentuk mengingat besarnya kerugian harta benda yang diasuransikan, dan dipandang sangat penting. Lembaga masyarakat ini mempunyai tugas penting, yaitu melakukan patroli guna membantu lembaga asuransi yang baru terbentuk agar dapat diterima masyarakat.

Pada tahun 1631, di Boston terjadi bencana kebakaran. Setelah peristiwa itu, untuk pertama kalinya di Amerika dibentuk Undang-undang Kebakaran. Isinya mencakup larangan penggunaan ilalang untuk atap rumah, penggunaan cerobong asap dari kayu. Dan ketentuan tersebut dijalankan oleh pemerintahan Boston yang terpilih. Padan tahun 1647 Amsterdam Baru (sekarang kota New York) menunjuk para tenaga survei bangunan untuk mengontrol bahaya kebakaran yang melanda bangunan. Beberapa tahun kemudian, tenaga survei itu dinamakan pengawas kebakaran hunian lima, yang mempunyai tanggung jawab pencegahan kebakaran umum. Kronologis tersebut dipandang sebagai cikal bakal lahirnya Departemen Kebakaran di Amerika Utara.

Pada tanggal 14 Januari 1653, pemerintah Boston memberikan perintah untuk membeli mobil pompa. Dalam hal ini, tidak ada catatan dari mana asal mobil pompa dan kapan diadakan perawatan. Pada saat itu, Undang-undang tambahan tentang proteksi kebakaran juga dibentuk. Undang-undang pada tahun 1653 ini mengharuskan seluruh rumah menyimpan kain pel sepanjang  12 kaki. Ini digunakan bagi keperluan memadamkan kebakaran atap, dan setiap bangunan rumah harus memiliki tangga yang mampu menjangkau tepi atap. Pada saat yang sama, kota juga menyediakan tangga, kaitan, dan rantai guna merobohkan  rumah di luar jalur penyebaran api. Senapan serbuk kadang dipakai dalam operasi ini. Dan rumah yang dirobohkan demi kepentingan mencegah kebakaran tidak menjalar, pemiliknya tidak menerima ganti rugi. Ketentuan ini memang sudah didekritkan.

 

Klasifikasi jenis kebakaran berdasarkan penjelasan pasal 23 & 24 Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1992, tentang penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah DKI Jakarta

 1. Kebakaran Klas A

Kebakaran dari bahan biasa yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, pakaian dan sejenisnya. Jenis alat pemadam : yang menggunakan air harus digunakan sebagai alat pemadam pokok.

2. Kebakaran Klas B

Kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar seperti minyak bumi, gas, lemak dan sejenisnya. Jenis alat pemadam : yang digunakan adalah jenis busa sebagai alat pemadam pokok.

3. Kebakaran Klas C

Kebakaran listrik (seperti kebocoran listrik, korsleting) termasuk kebakaran pada alat-alat listrik. Jenis alat pemadam : yang digunakan adalah jenis kimia dan gas sebagai alat pemadam pokok.

4. Kebakaran Klas D

Kebakaran logam seperti Zeng, Magnesium, serbuk Aluminium, Sodium, Titanium dan lain-lain. Jenis alat pemadam : yang harus digunakan adalah jenis khusus yang berupa bubuk kimia kering.

Bagaimana cara mencegah bahaya kebakaran?

1.Usahakan mengisi minyak ke dalam kompor tidak luber atau   jangan biarkan minyak  di   dalam kompor kosong.
2. Periksa sumbu kompor apakah ada yang panjang sebelah atau ompong, karena bisa menyulut kebakaran.
3.Jangan menaruh kompor terlalu dekat ke dinding.
4.Jangan menyimpan barang yang mudah terbakar, seperti bensin atau   minyak tanah di kolong meja kompor, atau dekat dengan sumber api.
5.Bila menggunakan kompor gas, taruhlah kompor dan tabung gas di tempat   yang ventilasinya bagus atau mencukupi agar udara mudah keluar masuk.   Sehingga bila terjadi kebocoran, gas akan langsung terbawa angin.   Hindari menempatkan kompor gas di dekat barang yang mudah terbakar.   Juga, jangan menaruh kompor gas di sebelah kompor minyak.   Apabila     terpaksa, taruhlah kompor gas sekitar 1-2 meter dari kompor minyak.
6.Periksalah saluran gas dari tabung ke kompor.
7.Untuk listrik, jangan memasang lampu berlebihan dan jangan     menempelkan stop kontak bertumpuk-tumpuk. Pasalnya, kabel akan panas    dan meleleh, dan dapat menyebabkan percikan api yang lama-lama bisa     menyulut kebakaran.
8.Jangan merokok di tempat tidur.
9.Jangan menaruh obat nyamuk bakar terlalu dekat dengan barang-barang     yang mudah terbakar.
10.Jangan biarkan anak kecil bermain korek api.
11.Jangan membakar sampah di tengah terik matahari atau deraan angin      kencang

Bagaimana jika kebakaran tak bisa dicegah?

1.Padamkan api sebisa mungkin. Bila kompor yang terbakar, Anda bisa memadamkannya dengan menggunakan karung atau kain yang   telah  dibasahi air. Api terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur benda,   udara, dan panas. Dengan kain atau karung basah, konsepnya adalah   menghilangkan unsur udara. Kain atau karung basah menutup pori-pori,   sehingga mencegah udara masuk.
2.Jangan sekali-kali menyiramkan air ke atas kompor yang terbakar. Car   aini tidak akan memadamkan, namun sebaliknya, justru akan memperluas   daerah yang terbakar.
3.Jika kebakaran disebabkan listrik, putuskan aliran listrik secepatnya   dan padamkan percikan apinya.
4.Bila api tak kunjung padam, utamakan keselamatan diri Anda. Segera   menghubungi dinas pemadam kebakaran dengan menekan nomor 113.
5.Usahakan memberikan informasi yang jelas, seperti apa yang terbakar   dan dimana lokasinya. Ini dimaksudkan agar petugas PMK dapat   mengirimkan unit pemadam yang sesuai dengan kejadian. Pasalnya,   penanganan musibah kebakaran berbeda satu sama lain. Misalnya jika   yang terbakar pom bensin, petugas akan mengirimkan mobil pemadam yang   mempunyai peralatan khusus, seperti mobil foam, sementara jika yang   terbakar gedung bertingkat, petugas akan mengirimkan mobil tangga.

Create Account



Log In Your Account