Undang Undang Tentang Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintahan Kota Bekasi Dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tentang Pemadam Kebakaran Dan Penyelematan Jiwa Antara Daerah Perbatasan Tahun 2013.

2.Surat Kuasa Nomor: 2377/1.784 Gubernur Provinsi DKI Jakarta Memberikan Kuasa Kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tentang Penyediaan Pos Pemadam Kebakaran Dalam Rangka Pelayanan Pemadam Kebakaran Di Wilayah Karet Semanggi,Setiabudi Dan Sekitarnya Tahun 2014.

3. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Kota Badung Tentang Peningkatan Kompentisi Aparatur Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan dan Pengujian Sarana Proteksi Kebakaran Nomor : 3046/-084.3, Nomor : 134/.4/800/DPK/2016.

4. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Radio Attahiriyah (Gen FM) Tentang Penyampaian Informasi Terkini Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kepada Masyarakat Jakarta dan Sekitarnya Melaui Radio 98,7 Gen FM Secara On Air No.3418/-084.3, No.035/SPK-NT/PT.RA/III/2016.

5. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Indonesia Institute Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bank Indonesia Dalam Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan NO.2376//084.3, NO.18/2A/P/B.

6. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Indonesia Power Dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kawasan Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Priok No.542/060/UPJP TGP 2016, No.3951/-084.3

7. Perjanjinan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Radio Bergaya Nyanyian Irama Sejati Tentang Penyampaian Informasi Terkini Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kepada Masyarakat Jakarta dan Sekitarnya Melalui Bens Radio 106.2 FM Secara On Air No.3765/-084.3, No.001/BENS/SPK/VIII/2016

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2015 Tentang Museum

 

Peraturan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Terkait Kebakaran.

1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.92 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran Serta Hidran Halaman

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.93 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 

3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.200 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran.

4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta N0.224 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta N0.250 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran.

6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta N0.143 Tahun 2016 Tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

7. Peraturan Gubernur Daerah khusu Ibu Kota Jakarta No.211 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.

8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.264 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.3 Tahun 2013 Tentang Pengelolah Sampah Pasal 126 Tentang Larangan, Pasal 135 Sangsi Pidana.

 

Pereturan Menteri Tentang Proteksi Kebakaran

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

 

Undang-Undang Tentang Kebakaran

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun (Lembar Negara  Republik  Indonesia tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

 

Keputusan Menteri Negara Tentang Kebakaran

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

3. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

4. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan

5. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.25/PRT/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangun Gedung

 

SNI  KEBAKARAN

  1. SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung
  2. SNI 03-1736-2000 tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung
  3. SNI 03-1745 2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung
  4. SNI 03-1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar Untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung
  5. SNI 03-6574-2001 Tata Cara Perencanaan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya Pada Bangunan Gedung
  6. SNI 03-3985-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.
  7. SNI 03-3987-1995 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan RumahDan Gedung.
  8. SNI 03-3989-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Springkler Otomatik Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung
  9. SNI 03-6570-2001 Instalasi Pompa Yang Dipasang Tetap Untuk Proteksi Kebakaran
  10. SNI 03-6571-2000 Sistem Pengendalian Asap Kebakaran Pada Bangunan Gedung
  11. SNI 03-7012-2004 Sistem Manajemen Asap di Dalam Mal, Atrium dan Ruangan Bervolume Besar
  12. SNI 03-7015-2004 Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung
  13. SNI 04-0225-2000 Tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)
  14. SNI 03-7011-2004 Keselamatan Pada Bangunan Fasilitas Layanan Kesehatan
  15. SNI 09-7053-2004 Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran - Pompa

 

 

SNI 03-1735-2000

TATA CARA

PERENCANAAN AKSES BANGUNAN DAN AKSES LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG

SNI 03-1735-2000

RUANG LINGKUP :

Standar ini dimaksudkan sebagai acuan yang diperlukan dalam perencanaan jalan lingkungan dan akses ke bangunan gedung sehingga penyelamatan dan operasi pemadaman kebakaran dapat dilakukan seefektif mungkin.

RINGKASAN :

Beberapa hal yang diatur dalam Tata Cara Perencanaan
Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan
Gedung adalah sebagai berikut:
• Dalam tiap bagian bangunan (selain bangunan kelas 1, 2 dan 3), perkerasan harus ditempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai bukaan akses pemadam kebakaran pada bangunan.
• Jalur akses pada bangunan dengan ketinggian diatas 10 m atau pabrik maupun gudang, harus mempunyai lebar minimal 6 m dan posisinya minimal 2 m dari bangunan dan dibuat minimal pada 2 sisi bangunan.
• Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurangkurangnya 2400 liter/menit pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 45 menit.
• Ukuran bukaan akses petugas pemadam kebakaran tidak boleh kurang 850 mm lebar dan 1000 mm tinggi, dengan tinggi ambang bawah tidak lebih dari 1000 mm dan tinggi ambang atas kurang dari 1800 mm di atas permukaan lantai bagian dalam.
• Pada tiap lantai atau kompartemen kecuali lantai pertama dan ketinggian bangunan tidak melebihi 40 m, harus ada 1 bukaan akses untuk tiap 620 m2 luas lantai, ataupun bagian dari lantai harus memiliki 2 bukaan akses pemadam kebakaran pada setiap lantai bangunan atau kompartemen.
• Kompleks perbelanjaan harus dilengkapi dengan saf untuk pemadam kebakaran.
• Bila bangunan tidak bersprinkler, harus disediakan sekurang-kurangnya satu saf pemadam kebakaran untuk setiap 900 m2 luas lantai dari lantai terbesar yang letaknya lebih dari 20 m di atas permukaan tanah.
• Posisi pipa tegak dan katup landing harus ditempatkan terutama pada posisi antara lain di
dalam lobi stop asap, dalam daerah umum dan di dalam saf yang terlindung, sedekat mungkin di luar tangga eksit jika tidak ada lobi stop asap.
• Setiap pipa tegak, basah atau kering, untuk bangunan kelas 1, 2 dan 3, harus dipasang dengan sambungan pemadam kebakaran langsung pada
dasar dari pipa tegak.

Create Account



Log In Your Account